Ahok Tidak Ingin Jadi Budak DPRD

Kompas.com - Kumpulan Berita Harian - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal dengan Ahok mengaku keadaan waras ketika mengajukan pengunduran diri sebagai kader Partai Gerindra. Sebab, partai berlambang burung Garuda itu mendukung rencana pemilihan kepada daerah oleh DPRD setempat.

Sementara Basuki tidak sepakat dengan rencana Gerindra bersama partai lainnya yang tergabung dengan Koalisi Merah Putih. Menurut dia, legislatif selaku wakil rakyat hanya bertugas sebagai pengawas kinerja eksekutif. Apabila kinerja eksekutif telah melenceng dari berbagai program unggulan yang ada, legislatif wajib menegurdan mengoreksi pemerintah. Bukan justru menjadi pengontrol kepala daerah dalam merealisasikan berbagai kebijakan unggulan.

Belajar Iklan Di Facebook
 
Apabila Rancangan undang-Undang Pilkada disahkan, maka kuasa pemerintahan provinsi berada di tangan DPRD. Kepentingan warga semakin terpinggirkan dengan kepentingan ratusan anggota Dewan.

Basuki telah mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada DPP Gerindra siang tadi. Karena padatnya agenda sebagai Wagub DKI, dia meminta dua orang stafnya untuk mengantarkan surat itu ke kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan.

Sebelumnya diberitakan, usulan pemilihan kepada daerah melalui DPRD tengah dibahas oelh Panja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Ruu Pilkada) dengan kementerian Dalam Negeri.

Parpol Koalisi Merah Putih berubah sikap setelah berakhirnya proses pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi. Berdasar catatan Kompas, pada pembahasan Mei 2014, tidak ada fraksi di DP yang memilih mekanisme pemilihan Gubernur oleh DPR.

Namun, sikap parpol Koalisi Merah Putih berubah pada 3 September 2014. Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKS, dan Partai Demokrat memilih mekanisme pemilihan gubernur, bupati dan wali kota oleh DPRD.