Pilkada Langsung Irit Anggaran Rp 35 Triliun

Kumpulan Berita Harian - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pemilihan kepala daerah mendatang yang digelar secara langsung bisa lebih hemat ketimbang penyelenggaraan pemilihan sebelumnya. Ongkos pilkada yang dilaksanakan serentak, kata dia, dapat dikendalikan penyelenggara pemilihan. "Ada penghematan biaya kampanye yang dikontrol Komisi Pemilihan Umum," ujarnya dalam wawancara dengan Tempo.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat hendak merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Beleid ini menawarkan dua cara pemilihan kepala daerah, yaitu pemungutan suara langsung atau pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat. Enam fraksi dari partai-partai penyokong Prabowo Subianto - Hatta Rajasa cenderung pada opsi pemilihan oleh DPRD. Sedangkan tiga fraksi penyokong Joko Widodo - Jusuf Kalla menginginkan pemilihan langsung. Salah satu alasan penolakan pemilihan langsung adalah adanya pemborosan uang negara.

Sekolah Bisnis 1 Milyar

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan ongkos pilkada di seluruh daerah sepanjang tahun lalu mencapai Rp 70 triliun. Pilkada langsung yang digelar serentak, kata dia, bisa memangkas biaya hingga 50 persen atau setara dengan Rp 35 triliun. "Kalau berani belajar demokrasi, harus sanggup berkorban," ujarnya, kemarin.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek mengatakan penghematan anggaran pilkada terjadi pada pos anggaran distribusi logistik dan sosialisasi. Pilkada serentak, dia menjelaskan, membuat pengiriman logistik tak harus dilakukan berulang-ulang ke daerah yang sama. Adapun sosialisasi pilkada bisa dilakukan secara masif pada waktu bersamaan di seluruh daerah.

Dalam pembahasan RUU Pilkada, enam fraksi tak setuju langsung, yakni Fraksi Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerindra. Sedangkan Partai Kebangkita Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan
Partai Hanura mengikuti pemerintah.

Tukang Tidur Main Youtube

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus anggota Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat, Max Sopacua, mengatakan partainya sudah mengetahui ihwal penghematan anggaran penyelenggaraan pilkada langsung serentak. Namun, ujar dia, Demokrat belum memahami ekses lain yang ditimbulkan pilkada, seperti potensi konflik. "Bukan mempermasalahkan soal biaya," ujarnya.

Demokrat, yang bergabung bersama lima partai lain sebagai Koalisi Merah Putih, kata Max, menginginkan pilkada dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut dia, hal ini sudah dibicarakan dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. SBY, ucap dia, mulai memahami sikap Fraksi Partai Demokrat." Kami sudah mendapat arahan."

Sumber : tempo.co